DPRD Muaro Jambi Sambut Audiensi Forum Kades, Cari Solusi Terkait Krisis Anggaran Ditingkat Desa
MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menyambut baik kedatangan jajaran pengurus dan anggota Forum Kepala Desa se-Kabupaten Muaro Jambi dalam agenda audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Kantor Sekretariat DPRD Muaro Jambi, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk merespons keresahan para kepala desa terkait krisis anggaran di tingkat desa. Penyesuaian kebijakan pemangkasan Dana Desa dari Pemerintah Pusat dinilai semakin memperberat operasional desa. Situasi ini diperparah oleh Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Jambi yang tak kunjung cair hingga memasuki bulan September 2026. Akibatnya, banyak desa kewalahan memenuhi kebutuhan administrasi hingga pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.
Audiensi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, didampingi Ketua Badan Kehormatan DPRD Muaro Jambi, Edison, serta dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Turut hadir Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Afifah Udin, SKM., MKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) beserta jajaran, perwakilan OPD teknis Pemkab Muaro Jambi, serta perwakilan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam sambutannya, Wiranto menegaskan bahwa lembaga legislatif terbuka dan menyambut positif aspirasi yang disampaikan oleh Forum Kades. DPRD berkomitmen untuk mengawal persoalan keuangan desa ini bersama pihak eksekutif demi menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat desa.
Sementara itu, Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Muaro Jambi, Datuk Sarkoni, menyampaikan apresiasi atas penerimaan pihak DPRD. Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan sudah sangat mendesak, terutama menyangkut hak-hak dasar para perangkat desa.
"Kami meminta bantuan lembaga DPRD untuk bersama-sama mencarikan solusi atas persoalan ini. Bantu kami mencari jalan keluar agar gaji dan siltap perangkat desa yang belum dibayarkan kurang lebih satu tahun ini bisa segera terealisasi," ujar Datuk Sarkoni.
Melalui audiensi ini, para kepala desa berharap DPRD dan Pemkab Muaro Jambi dapat merumuskan langkah strategis atau skema alokasi anggaran penyeimbang agar roda pemerintahan desa dan gaji para perangkat tidak terus terhalang persoalan penundaan dana transfer. (Dn)