Fraksi PPP Soroti PAD Muaro Jambi, Masito Minta Pemkab Jangan Hanya Bergantung pada Transfer Pusat
MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sejumlah catatan kritis mendalam terkait efektivitas pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi.
Juru Bicara Fraksi PPP, Masito, mengawali pandangannya dengan menyampaikan apresiasi atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 oleh eksekutif. Namun, setelah mencermati dokumen-dokumen pendukung, ia menekankan perlunya langkah nyata dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Muaro Jambi tidak melulu mengharapkan dana transfer dari pusat.
"Kami mendorong Pemkab untuk serius menggenjot pajak daerah, retribusi, dan penguatan BUMD. Harus berpikir out of the box, jangan jalan di tempat. Cari kiat-kiat baru bagaimana PAD ini bisa naik secara signifikan," tegas Masito.
Selain sektor pendapatan, Fraksi PPP menitikberatkan agar alokasi belanja daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Masito meminta efisiensi pada pos belanja yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor-sektor prioritas.
"Belanja daerah harus diarahkan ke sektor mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan UMKM," tambahnya.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Fraksi PPP meminta penjelasan rinci dari Pemkab mengenai penyebab terjadinya pengendapan dana tersebut. Masito mengingatkan bahwa angka SiLPA yang besar seharusnya dimanfaatkan secara efektif pada tahun anggaran berikutnya untuk program yang berdampak langsung bagi warga.
Meskipun mengapresiasi keberhasilan Pemkab Muaro Jambi dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 12 kali berturut-turut, Fraksi PPP mengingatkan agar capaian predikat tersebut tidak membuat pemerintah berpuas diri.
"Keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur dari opini WTP semata. Yang jauh lebih penting adalah apakah APBD tersebut sudah benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau belum," cetus Masito.
Mengakhiri penyampaiannya, Fraksi PPP mendesak Pemkab Muaro Jambi untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK secara tuntas agar kesalahan atau temuan administrasi dan keuangan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (Dn)