Usman Ermulan Skakmat Al Haris Soal PI Migas 7%: Ingatkan Kasus "Penyegelan" PetroChina dan Manipulasi Sumur
Warta JAMBI — Langkah Gubernur Jambi Al Haris yang cenderung menyambut hangat penawaran Participating Interest (PI) migas sebesar 7 persen memantik kritik pedas. Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode, Usman Ermulan, melontarkan peringatan keras agar Pemprov Jambi tidak "menelan mentah-mentah" angka tersebut tanpa melakukan verifikasi faktual di lapangan.
Penawaran PI sebesar 7 persen itu disampaikan dalam pertemuan antara Pemprov Jambi, DPRD Provinsi Jambi, dan SKK Migas di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Angka ini sejatinya berada di bawah jatah maksimal yang diatur regulasi, yakni sebesar 10 persen. Meski demikian, Gubernur Al Haris menilai penawaran tersebut tetap menjadi peluang besar untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sikap optimis Gubernur tersebut dinilai Usman Ermulan terlalu gegabah. Mantan Anggota DPR RI tiga periode yang berpengalaman di Komisi Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Nasional ini menegaskan bahwa angka persentase di atas kertas tidak ada artinya jika data dasar produksi dan jumlah sumur yang dilaporkan tidak valid.
“Sementara tidak apa-apa, oke diterima sebagai bahan awal. Namun pertanyaannya, sudah tahukah Al Haris berapa jumlah produksi sebenarnya? Berapa jumlah sumur pengeboran yang ada? Apakah Al Haris sudah turun langsung melakukan survei ke lapangan?” tegas Usman saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
“Angka-angka itu harus dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, baru dikalikan dengan persentase tersebut. Barulah kita bisa menghitung berapa nilai riil dari 7 persen itu,” lanjut pakar ekonomi Jambi jebolan IKAL Lemhannas tersebut.
Cermin Buram PetroChina: Laporan 39 Sumur, Fakta Lapangan Lebih dari 100
Peringatan Usman bukan tanpa alasan. Ia membeberkan rekam jejak kelam pengelolaan migas di daerahnya saat ia menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat. Kala itu, Usman mengambil tindakan drastis dengan menyegel operasional raksasa migas asal Tiongkok, PetroChina, lantaran terbukti memanipulasi data produksi kepada pemerintah daerah.
Ketidakcocokan data tersebut membongkar skandal perbedaan pendapatan daerah yang sangat signifikan:
• Laporan Resmi Perusahaan: Melaporkan keberadaan 39 sumur secara konsisten, yang menghasilkan Bagi Hasil Migas untuk daerah hanya sebesar Rp277 miliar.
• Temuan Setelah Audit/Segel: Jumlah sumur aktif membengkak menjadi lebih dari 100 sumur. Perusahaan bahkan terbukti mengantongi izin pengeboran di satu titik, namun melakukan eksekusi di lokasi lain.
• Dampak Keuangan: Setelah verifikasi total dilakukan, porsi bagi hasil daerah melonjak drastis hingga menembus Rp700 miliar lebih.
Minta Pemprov Jadi Quality Fighter
Pengalaman berharga tersebut, menurut sosok yang dikenal dekat dengan Presiden RI ke-3 B.J. Habibie ini, harus menjadi pelajaran mahal bagi jajaran Pemprov Jambi saat ini. Ia meminta Gubernur Al Haris dan jajarannya tidak pasif dan hanya menjadi penerima laporan di atas meja.
Usman menekankan bahwa validasi data lapangan adalah harga mati jika Jambi tidak ingin kembali dieksploitasi dan dirugikan atas kekayaan alamnya sendiri.
“Makanya Pemerintah Provinsi Jambi harus kerja, quality fighter. Jangan sekadar menerima laporan saja yang terlihat menguntungkan di atas kertas,” pungkas Usman.
(Dn)