Ketua DPRD Aidi Hatta Pimpin Rapat Kerja, Dengarkan Jawaban Eksekutif Terhadap Ranperda APBD 2025
MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna penting terkait agenda penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Muaro Jambi pada Selasa (14/7/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, serta dihadiri secara khusus oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir (Jun Mahir).
Rapat kerja strategis ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional guna memperkuat fungsi pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam forum terhormat tersebut, pihak eksekutif memberikan tanggapan dan penjelasan terperinci atas berbagai masukan, saran konstruktif, kritik, hingga pertanyaan yang sebelumnya telah disampaikan oleh masing-masing fraksi dewan.
"Setiap catatan dan pandangan dari legislatif merupakan wujud kemitraan strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kritik serta saran yang diterima akan menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan ke depan," ujar Wabup Junaidi H. Mahir saat menyampaikan pandangannya di hadapan para anggota dewan.
Lebih lanjut, Wabup Jun Mahir menegaskan bahwa jawaban eksekutif yang dipaparkan mencerminkan komitmen kuat Pemkab Muaro Jambi untuk senantiasa mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pihaknya juga berkomitmen untuk memastikan setiap program kerja yang berjalan dapat memberikan manfaat nyata secara langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Sementara itu, Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, mengapresiasi kehadiran dan respons cepat dari pihak eksekutif dalam menanggapi sorotan fraksi-fraksi dewan. Pembahasan Ranperda ini dinilai sebagai tahapan krusial dalam proses evaluasi anggaran tahunan daerah.
Melalui dialog yang komprehensif dan penuh semangat kebersamaan ini, diharapkan tercipta kesamaan pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif. Sinergi yang kuat tersebut diyakini mampu menyempurnakan kebijakan daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan demi kemajuan Kabupaten Muaro Jambi yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (Dn)