Akselerasi Layanan Kesehatan, Pemkab Muaro Jambi Gelar Workshop Program PIP DAU-SG 2026
MUARO JAMBI, ceriapost.com – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi menggelar rapat audiensi dan workshop Program Performance Improvement Plan (PIP) Dana Alokasi Umum - Specific Grant (DAU-SG) Bidang Kesehatan Tahun 2026. Kegiatan strategis ini ditujukan untuk memantapkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Bumi Sailun Salimbai, Rabu 24 Juni 2026.
Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, S.Sos., M.T. Turut mendampingi Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Muaro Jambi, Drs. Indra Gunawan, M.H.
Hadir sebagai pemateri utama, perwakilan dari World Bank (Bank Dunia) Pusat, Ratih Hafsari, S.K.M., M.Kes. Kehadiran pihak World Bank ini menegaskan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan standar serta dukungan pembiayaan global.
Dari jajaran teknis kesehatan daerah, tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, dr. Aang Hambali, serta Direktur RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi, dr. Agus Surbekti. Jajaran garda terdepan pelayanan, yakni para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Muaro Jambi beserta perwakilan staf, juga hadir sebagai peserta aktif audiensi.
Dalam sambutannya, Sekda Muaro Jambi H. Budhi Hartono menekankan bahwa program PIP DAU-SG ini merupakan momentum besar bagi daerah untuk mengevaluasi sekaligus menggenjot performa lini kesehatan.
Dana alokasi umum yang bersifat spesifik ini harus dikelola secara akurat dan berdampak langsung pada masyarakat.
"Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di RSUD Ahmad Ripin harus terus ditingkatkan. Melalui workshop ini, kita menyusun rencana perbaikan kinerja (PIP) yang terukur agar penyerapan DAU-SG Bidang Kesehatan Tahun 2026 berjalan optimal dan tepat sasaran," ujar Budhi Hartono.
Sementara itu, perwakilan World Bank Pusat, Ratih Hafsari, memberikan paparan mengenai indikator keberhasilan pelaksanaan program serta pentingnya penguatan tata kelola klinis dan manajemen di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Workshop ini dijadwalkan akan merumuskan poin-poin pakta integritas dan rencana aksi konkret yang akan dibawa oleh masing-masing kepala Puskesmas untuk diimplementasikan sepanjang tahun anggaran 2026. (Nurdin)