DIDAMPINGI KEPALA BPKAD
Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir Hadiri Rakornas TPAKD Di Ballroom Danarote Balai Kartini, Jakarta Selatan
MUARO JAMBI, ceriapost.com - Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Alias, SH, MH, menghadiri undangan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Acara yang di selenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , yang dihadiri oleh para Kepala Daerah Bupati dan Gubernur se Indonesia, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perwakilan Bank Indonesia (Bi), Perwakilan kementerian dan lembaga terkait, yang dilaksanakan di Ballroom Danarote Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/ 2025).
Disampaikan oleh Wakil Bupati Junaidi H. Mahir bahwa pertemuan ini sangat penting karena tujuannya untuk merumuskan dan menyusun Roadmap TPAKD 2026–2030, membahas strategi percepatan akses keuangan daerah, mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah dan mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui penguatan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat.
Utamanya, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada kemampuan seluruh masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara merata.
Melalui sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di daerah, Pemerintah berkomitmen memastikan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.
Rapat Koordinasi Nasional TPAKD Tahun 2025 digelar dengan mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”
Yang mana dalam pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadi wadah strategis bagi seluruh pemerintah daerah, regulator, dan lembaga jasa keuangan untuk memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan telah menjadi bagian integral dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten/Kota 2025–2045 sebagai salah satu indikator utama pembangunan. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencerminkan capaian positif salah satu Asta Cita Presiden.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, sehingga masih terdapat kesenjangan sebesar 26,1 poin persentase yang perlu dijembatani melalui penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Sejalan dengan itu, berbagai program telah dilaksanakan untuk memperluas akses keuangan, baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah.
Salah satu capaian penting adalah Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan 98% pelajar Indonesia dapat memiliki rekening pada tahun 2027.
Selain itu, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) juga menunjukkan hasil menggembirakan dengan total penyaluran mencapai Rp46,71 triliun (K/PMR) dan Rp3,71 triliun (K/PSP) kepada 1,8 juta debitur.
Keberhasilan program ini diharapkan dapat diperluas untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pengentasan kemiskinan.
Menko Airlangga juga mendorong agar TPAKD di seluruh daerah berperan aktif dalam menyukseskan berbagai agenda prioritas nasional di daerah seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, dan kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat). (dn)