Menakar Konflik Lahan di Jambi: Bayang-Bayang Sejarah Hitam HPH PT Tanjung Jati dan PT Heeching Timber Industry
JAMBI — Provinsi Jambi menyimpan lembaran sejarah panjang terkait eksploitasi hutan alam skala besar yang hingga kini menyisakan luka agraria mendalam. Di tengah gemerlap industri perkayuan (timber industry) pada dekade 1970-an, dua nama perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mencuat sebagai aktor utama dalam babak awal pembukaan hutan purba di Bumi Melayu Jambi: PT Tanjung Jati dan PT Heeching Timber Industry Indonesia (PT HTII).
Meski era keemasan konsesi kayu alam telah surut puluhan tahun lalu, bayang-bayang konflik lahan yang ditinggalkan kedua korporasi ini masih dirasakan oleh masyarakat adat dan petani lokal hingga saat ini.
Jejak Rekam Eksploitasi dan Skala Konsesi
Gelombang investasi kehutanan di Jambi dimulai secara masif pada awal 1970-an. Pemerintah saat itu memberikan keleluasaan bagi korporasi besar untuk mengelola hutan alam melalui skema HPH.
- PT Heeching Timber Industry Indonesia (PT HTII): Memulai operasinya di wilayah Tanjung Jabung dan sekitarnya sekitar tahun 1970/1971. Perusahaan ini menguasai area konsesi hutan alam yang sangat luas, yakni berkisar antara 72.000 hingga 72.500 hektar.
- PT Tanjung Jati: Aktif bergerak di sektor logging hutan alam pada era 1970-an hingga 1980-an, berdampingan dengan perusahaan seangkatan seperti PT Asialog dan PT Tanjung Johor. Wilayah kerjanya bersinggungan langsung dengan kawasan hutan di Batanghari—yang berbatasan dengan wilayah adat suku pedalaman seperti kelompok Batin Sembilan—serta wilayah yang kini bertransformasi menjadi kawasan perkebunan sawit terintegrasi di Sungai Bahar.
Transisi Kepemilikan dan Warisan Sengketa Agraria
Seiring berjalannya waktu, dinamika korporasi dan regulasi mengubah peta penguasaan lahan di bekas konsesi tersebut.
Pada periode 1996–1997, PT Heeching diambil alih oleh konsorsium gabungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan koperasi, yang kemudian bertransisi menjadi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) bernama PT Rimba Hutani Mas (PT RHM). Namun, transisi ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Berbagai pelanggaran regulasi kehutanan serta konflik tumpang tindih lahan dengan wilayah adat dan masyarakat lokal mewarnai perjalanan operasionalnya. Akibatnya, izin eks-konsesi tersebut sempat dicabut oleh otoritas terkait, dan fasilitas penunjang seperti dermaga khususnya di wilayah kerja Kuala Tungkal kini tercatat berstatus Tidak Aktif.
Nasib serupa dialami oleh PT Tanjung Jati. Masa berlaku konsesi hutan alamnya telah lama berakhir, dan lanskap lahannya mengalami alih fungsi masif menjadi perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola oleh swasta maupun oleh Perkebunan Nusantara (PTPN).
Menatap Masa Depan: Pembelajaran dari Masa Lalu
Secara historis, penyebutan nama PT Tanjung Jati dan PT Heeching kerap kali ditemukan dalam studi dokumen hukum adat, penelitian sejarah sengketa agraria, hingga evaluasi dampak lingkungan dari pembukaan hutan purba di Jambi.
Bagi para penggiat hak atas tanah dan akademisi, kedua entitas ini menjadi simbol dari pola klasik konflik agraria di Indonesia: konsesi besar yang diberikan tanpa pengakuan memadai terhadap hak-hak masyarakat adat setempat, berujung pada marginalisasi warga lokal dan degradasi lingkungan yang panjang.
Penyelesaian konflik agraria yang berakar dari era HPH masa lalu ini menuntut komitmen serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan audit penguasaan lahan serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang ruang hidupnya tergerus oleh sejarah eksploitasi masa lampau. ***