KETEGASAN NEGARA DI UJUNG TANDUK: Menakar Implementasi Sanksi Administratif Rp25 Juta/Hektar bagi Penguasa Lahan Sawit dalam Kawasan Hutan
JAMBI — Persoalan keberadaan perkebunan kelapa sawit yang telanjur beroperasi di dalam kawasan hutan terus menjadi sorotan tajam publik. Di tengah instrumen hukum yang semakin mengerucut melalui regulasi nasional, pertanggungjawaban yuridis dan administratif bagi para pelaku usaha—baik korporasi besar, penguasa pribadi, maupun skema kelompok tani atau plasma—kembali dipertanyakan.
Publik kini menuntut transparansi dan konsistensi aparat penegak hukum serta kementerian terkait: sejauh mana kalkulasi denda administratif benar-benar ditegakkan, dan mengapa sebagian fisik lahan masih dikuasai tanpa adanya sanksi atau eksekusi yang transparan?
Landasan Hukum dan Kalkulasi Denda: Rp25 Juta per Hektar per Tahun
Kebijakan penataan ulang lahan sawit dalam kawasan hutan berpijak pada instrumen hukum nasional, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang) beserta aturan pelaksanaannya di sektor kehutanan.
Dalam regulasi tersebut, diatur mekanisme penyelesaian penguasaan tanah untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan melalui dua skema utama (Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja):
- Pasal 110A: Ditujukan bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha tetapi berada di dalam kawasan hutan. Mereka diberi kesempatan untuk menyelesaikan persyaratan dengan ketentuan dan batasan waktu tertentu.
- Pasal 110B: Ditujukan bagi pelaku usaha atau subjek hukum yang tidak memiliki izin di dalam kawasan hutan. Mereka dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif berat dan diwajibkan mengembalikan kawasan hutan kepada negara setelah menyelesaikan siklus tanaman atau melalui mekanisme pelepasan terbatas.
Formula denda administratif dihitung secara kumulatif berdasarkan luas lahan (hektar) dikalikan tarif dasar dan dikalikan faktor pengali tahun penguasaan. Berdasarkan ketentuan sanksi administratif sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka dasar denda yang kerap menjadi acuan operasional mencapai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar untuk setiap tahun penguasaan tanpa izin.
Simulasi Kalkulasi Sederhana:
Jika sebuah entitas—baik itu pengusaha pribadi, korporasi, maupun kelompok pengelola atas nama plasma—menguasai dan menanami lahan seluas 100 hektar di dalam kawasan hutan secara ilegal selama 5 tahun, maka kalkulasi denda administratif yang wajib disetorkan ke kas negara adalah: {Total Denda} = 100 { ha} {Rp25.000.000} { 5 tahun} = {Rp12.500.000.000}.
Angka fantastis senilai Rp12,5 miliar ini baru mencakup luasan 100 hektar dalam kurun waktu 5 tahun. Bayangkan akumulasi denda yang harus dibayar jika luasan mencapai ribuan hektar dengan masa operasional mencapai satu dekade.
Mengapa Pelaku Masih Menguasai Fisik Lahan Tanpa Sanksi Nyata?
Kendati aturan tertulis dan instrumen kalkulasi denda telah terpampang jelas dalam undang-undang, implementasi di lapangan kerap menemui jalan buntu. Sejumlah kalangan pemerhati hukum agraria dan pengamat kebijakan publik menyoroti beberapa faktor krusial mengapa para pelaku—baik korporasi raksasa, aktor perorangan bermodal besar, maupun oknum di balik bendera plasma—masih leluasa menguasai fisik lahan tanpa tersentuh sanksi tegas:
Lemahnya Koordinasi Lintas Sektoral: Pendataan dan pencocokan data (mapping) antara peta izin perkebunan, klaim tata batas kawasan hutan oleh Kementerian LHK, dan data penguasaan fisik oleh pemerintah daerah sering kali tidak sinkron.
Celah Administratif dan Sengketa Legalitas: Banyak pelaku menyamarkan status penguasaan lahan melalui dalih "kemitraan plasma" atau pengalihan penguasaan secara informal kepada masyarakat lokal demi menghindari jerat hukum langsung terhadap pemodal utama.
Minimnya Transparansi Penegakan Hukum: Publik jarang mendapatkan laporan berkala mengenai progres penagihan denda administratif. Siapa saja yang sudah membayar, berapa luas lahan yang telah disita, dan bagaimana status penguasaan fisik pasca-sanksi dijatuhkan sering kali tertutup oleh birokrasi.
Dugaan Pembiaran dan Intervensi Kekuasaan: Tidak sedikit pihak yang menduga bahwa lemahnya pengawasan di tingkat tapak disebabkan oleh kuatnya cengkeraman oligarki lokal maupun nasional yang melindungi aset-aset perkebunan ilegal tersebut dari tindakan eksekusi paksa.
Keadilan Agraria untuk Semua Pihak
Ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan denda sawit dalam kawasan hutan ini tidak boleh tebang pilih. Hukum harus berlaku secara adil tanpa memandang apakah pelanggar tersebut adalah korporasi perkebunan multinasional, penguasa pribadi berkedok perorangan, maupun kelompok yang berlindung di balik payung hukum "atas nama plasma".
Jika negara melunak, maka kerugian ekologis, hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor kehutanan, serta ketidakadilan bagi masyarakat adat dan petani kecil yang patuh hukum akan terus berlanjut.
Publik kini menagih langkah nyata dari instansi berwenang—mulai dari Kementerian LHK, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah—untuk membuka data secara transparan, mengeksekusi sanksi denda Rp25 juta per hektar per tahun tanpa kompromi, dan mengambil alih kembali kawasan hutan yang dirambah secara melawan hukum demi terciptanya tata kelola agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nur*