Kecam Isu Rasial dalam Dinamika Tender, Teguh Harianto: Jangan Benturkan Masyarakat Muaro Jambi dengan Isu Suku dan Asal Daerah
MUARO JAMBI — Dinamika proses pelelangan atau tender proyek di Kabupaten Muaro Jambi memanas dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pasalnya, terdapat oknum rekanan proyek yang melontarkan pernyataan bernada sentimen rasial dan menyebut bahwa "Bupati bukan orang Muaro Jambi".
Pernyataan yang dinilai menyerang identitas pribadi dan asal-usul kepala daerah tersebut langsung menuai kecaman luas, salah satunya dari Warga Kumpeh Ulu yang merasa geram atas tindakan yang dinilai rasis dan membawa-bawa suku daerah dalam urusan birokrasi maupun bisnis pengadaan barang dan jasa.
Menanggapi polemik yang kian meruncing ini, Teguh, seorang tokoh masyarakat setempat, angkat bicara dan memberikan peringatan keras agar persoalan tersebut tidak dibiarkan melebar menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Ini sudah mulai mengarah ke persoalan rasis. Jangan sampai masyarakat di Muaro Jambi maupun Jambi secara umum diadu dengan isu suku dan asal daerah,” tegas Teguh saat ditemui di Muaro Jambi, Sabtu (5/9/2026).
Teguh menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun di atas fondasi keberagaman yang majemuk. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk senantiasa menjaga persatuan serta tidak menjadikan identitas suku maupun daerah asal sebagai alat untuk membangun opini publik maupun menyerang pihak tertentu demi kepentingan sesaat.
“Kalau ada yang tidak setuju dengan kebijakan Bupati, silakan kritik kebijakannya. Kalau ada dugaan persoalan dalam tender, silakan buktikan dan tempuh jalur hukum. Tetapi jangan membawa-bawa suku dan ras,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat dan para pelaku usaha agar lebih dewasa dalam menyampaikan kritik di ruang publik. Menurutnya, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian yang sah dalam alam demokrasi, namun harus tetap berlandaskan pada fakta objektif tanpa harus menyerang identitas personal seseorang.
“Jambi ini rumah bersama. Muaro Jambi juga milik seluruh masyarakat yang hidup dan membangun daerah ini. Jangan karena kepentingan tertentu kemudian kita membenturkan masyarakat dengan isu suku dan asal daerah,” pungkas Teguh.
Polemik ini diharapkan dapat segera mereda seiring dengan seruan berbagai pihak agar penegakan hukum dan transparansi dalam proses tender dikedepankan, tanpa harus menciderai kerukunan antarsuku dan golongan yang selama ini telah terjaga di Kabupaten Muaro Jambi. (Dn)