Rencana Pinjaman Daerah Rp200 Miliar Muaro Jambi Menuai Polemik, Aktivis Minta Publik Bersikap Objektif
MUARO JAMBI — Wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi yang berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar terus memicu perhatian publik. Menanggapi polemik tersebut, aktivis dan pemerhati pembangunan Muaro Jambi, Sudirman, meminta para pengamat dan masyarakat untuk menyikapi kebijakan ini secara adil, objektif, dan tidak tendensius.
Sudirman menegaskan bahwa skema pinjaman daerah bukan langkah anyar dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa daerah tetangga di Provinsi Jambi tercatat sudah lebih dulu menerapkan instrumen finansial serupa.
"Kabupaten Tebo dan Batanghari sudah duluan pinjam. Kenapa mereka tidak kritis dan diam? Jangan tendensius hanya ke Muaro Jambi," ujar Sudirman kepada media, Jumat (8/8/2026).
Instrumen Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Menurut Sudirman, pinjaman daerah merupakan langkah hukum yang sah dan wajar dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengakselerasi pembangunan sarana publik.
"Selama untuk kepentingan rakyat, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur strategis lainnya, kenapa tidak? Yang terpenting adalah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Ia mengimbau para pemerhati isu daerah agar melepaskan prasangka politik dan fokus pada fungsi pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah Jambi.
"Para pengamat terkait wacana pinjaman Pemda Muaro Jambi Rp200 miliar ini harus adil. Awasi semua daerah, jangan pilih kasih," kata Sudirman melanjutkan.
Mendorong Sosialisasi Terbuka dan Keterbukaan Informasi
Guna mencegah berkembangnya spekulasi liar di tengah masyarakat, Sudirman mendorong Pemkab Muaro Jambi untuk segera menggelar sosialisasi terbuka mengenai detail rencana pinjaman tersebut, mulai dari pos peruntukan dana, skema pengembalian, hingga proyeksi dampaknya bagi kesejahteraan warga.
"Masyarakat berhak tahu dana Rp200 miliar itu dialokasikan untuk apa saja. Jika peruntukannya jelas, saya yakin masyarakat akan mendukung. Jangan sampai akibat minimnya komunikasi, wacana ini justru menimbulkan kegaduhan," tegasnya.
Ia berharap perdebatan mengenai pinjaman daerah ini tidak sampai menghentikan atau memperlambat agenda pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.
"Kita semua tentu menginginkan Muaro Jambi maju. Jangan sampai karena perbedaan pandangan, program-program prioritas untuk rakyat malah menjadi tertunda," pungkas Sudirman.
(Dn)