Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta Pimpin Paripurna Tanggapan Catatan Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2025
MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Pimpinan DPRD Muaro Jambi secara resmi memimpin Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Senin (13/07/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Muaro Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I Wiranto dan Wakil Ketua II Jurjani.
Sidang penting ini turut dihadiri secara langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) bersama Wakil Bupati Junaidi H. Mahir. Kehadiran lengkap unsur pimpinan legislatif dan eksekutif ini mencerminkan harmonisasi dan sinergi yang solid dalam mengawal jalannya roda pemerintahan serta pembangunan di Bumi Sailun Salimbai.
Komitmen Transparansi Pengelolaan Anggaran. Dalam arahannya saat membuka sidang, Ketua DPRD Aidi Hatta menekankan pentingnya ruang dialog yang konstruktif antara pihak legislatif dan eksekutif, khususnya dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
"Rapat paripurna ini bukan hanya sekadar agenda rutin kelembagaan, tetapi wujud nyata tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi," ujar Aidi Hatta di hadapan para peserta sidang.
Sebelumnya, masing-masing fraksi di DPRD Muaro Jambi telah menyampaikan pandangan umum, masukan, serta catatan kritis terkait realisasi capaian kinerja pembangunan dan efisiensi anggaran sepanjang tahun 2025.
Tanggapan Positif dari Pemerintah Daerah. Menanggapi berbagai catatan strategis yang disampaikan oleh legislatif, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD. Menurutnya, kritik konstruktif dan catatan dari fraksi-fraksi merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.
"Semua pandangan umum, catatan, serta rekomendasi yang disampaikan oleh dewan yang terhormat telah kami pelajari secara cermat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut demi perbaikan tata kelola keuangan daerah," ungkap Bupati BBS.
Rapat paripurna yang turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan camat se-Kabupaten Muaro Jambi ini berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat. Dengan terlaksananya agenda ini, sinergi antara DPRD dan Pemkab Muaro Jambi diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang semakin berkesinambungan dan tepat sasaran bagi masyarakat luas. (Nd)