Hadiri Rakor KPK Di Jakarta, BBS Berupaya Tingkatkan Capaian MCP Menjadi Indikator Utama
Muaro Jambi, ceriapost.com - Menghadiri Rapat Koordinasi yang digelar oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno,SP,MM,M.Si, berkomitmen akan berusaha mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah dengan upaya meningkatkan sinergitas antar pemangku kebijakan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung KPK RI, Jakarta itu, mengangkat tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi” yang meliputi wilayah I yaitu, Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu, Rabu (14/05/2025).
Dalam kegiatan ini Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Sekda Budhi Hartono, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD turut didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta, Wakil Ketua I Wiranto dan Jurjani.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi akan terus berusaha mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah, salah satu langkah awal yaitu melalui peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi indikator utama dalam pencegahan korupsi.
Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah sistem yang dirancang untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan program pencegahan korupsi, khususnya melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Sehingga peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) menjadi indikator utama dalam mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah.
Monitoring Center for Prevention (MCP) itu mencakupi berbagai area intervensi, seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak daerah, dan perizinan.
Sehingga Monitoring Center for Prevention (MCP) berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan program pencegahan korupsi. Indikator ini membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pencegahan korupsi.
" MCP menekankan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa regulasi dan kebijakan mendukung ekosistem yang bersih dan transparan " terangnya.
" Peningkatan capaian MCP menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam menerapkan program pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal " tambahnya.
Bupati juga berharap seluruh perangkat daerah agar tidak sekadar berorientasi terhadap kepatuhan capaian indikator MCP semata, namun lebih ke penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam setiap aspek pelayanan birokrasi. (Dn)