Kepala BPKAD Ikuti Zoom Meeting Peluncuran IPKD-MCP Tahun 2025 Bersama Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi
Muaro Jambi, ceriapost.com - Mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, Bayu Suseno,SP,MM,M.Si dan Junaidi Haji Mahir, Kepala BPKAD Kabupaten Muaro Jambi Alias, SH.MH ikut pelaksanaan Zoom Meeting Peluncuran IPKD-MCP Tahun 2025.
Bertempat di ruang kerja Bupati Muaro Jambi, kegiatan ini juga diikuti oleh Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Abdul Hamid, Kepala Inspektorat Herlina,SH. MH, Rabu (5/3/2025).
Peluncuran IPKD MCP tahun 2025 ini juga, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di daerah.
Dalam penerapan pelaksanaan Indikator Pencegahan Korupsi Daerah - Monitoring Center For Prevention (IPKD-MCP) Tahun 2025 ini. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia akan melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian risiko korupsi, dan hasil penilaian akan dituangkan dalam (Standar Kwaliatas) Quality Assurance QA.
Tujuan utama dari peluncuran IPKD-MCP tahun 2025 ini adalah untuk meningkatkan integritas pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sebagai pelayan masyarakat.
Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, dalam penyampaiannya menegaskan komitmen Kabupaten Muaro Jambi untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang direkomendasikan oleh KPK-RI.
Langkah-langkah tersebut yaitu, berusaha untuk meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat.
Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno juga berusaha meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap kegiatan serta keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan Integritas dan memastikan bahwa setiap kegiatan serta keputusan dilakukan dengan integritas dan tanpa korupsi.
Beliau juga dalam hal ini menyatakan, bahwa Kabupaten Muaro Jambi akan terus bekerjasama secara aktif dengan KPK-RI dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan baik dan bersih, dapat terwujud di tingkat daerah.(Dn)